Updated: Wed, 13 Mar 2013
05:23:52 GMT
| By
bahol, okezone.com
SBY Ngeluh ke Prabowo Soal Bawahannya
JAKARTA
- Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengeluhkan tentang stagnannya
birokrasi di masa kepemimpinannya. Bahkan, meski telah diinstruksikan agar
kinerjanya diperbaiki namun perintah SBY tersebut tidak dijalankan oleh
bawahannya.
"Birokrasi
menjadi salah satu hambatan pembangunan yang dihadapi Indonesia saat ini. Ini
persoalan human capital yang harus ditingkatkan. Kebijakan yang sudah diputuskan
Presiden, kadang tak dijalankan oleh menteri atau Dirjen bahkan bisa dijegal di
level direktur. Itulah yang disampaikan Presiden dalam pertemuan dengan
Prabowo," ungkap Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Fadli Zon, saat
menuturkan hasil pertemuan Prabowo dengan SBY beberapa hari lalu kepada
Okezone, Rabu (13/3/2013).
Seharusnya
kata dia, hal itu menjadi evaluasi bagi mesin birokrasi yang seharusnya
menjalankan kebijakan tapi justru menghambatnya.
"Pengakuan
presiden merupakan realitas, namun perlu segera ditemukan solusi agar tidak
jalan di tempat. Perpres No.81/2010 tentang grand design reformasi birokrasi
juga harus dilihat relevansinya. Saat ini reformasi birokrasi lebih identik
dengan peningkatan insentif melalui remunerasi. Namun faktanya, meski sudah ada
kenaikan remunerasi, banyak kebijakan yang tidak jalan implementasinya. Atau
pelaksanaannya tidak seperti yang diharapkan," jelas dia.
Selain
itu, kata dia, birokrasi cenderung membentengi diri. "Ini pengakuan
Presiden. Ini tentu sangat berbahaya dan mengganggu proses pelayanan
masyarakat. Padahal, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kita sebesar
547 triliun atau lebih dari 30 persen habis untuk membayar gaji aparatur,"
jelas dia.
Maka
kata dia, reformasi birokrasi yang berjalan sejak akhir 2006 harus dievaluasi.
Realita mandegnya birokrasi atas kebijakan pusat, perlu ada solusi. Sehingga
birokrasi tidak lagi dijadikan alat politik.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar